BELAJAR SOAL-SOAL PPPK TERBARU KEMENAG PENATA LAYANAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PART 3

SOAL PPPK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 2024

26. Terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan pelaksana layanan operasional untuk mendukung pembuktian maka membutuhkan

A. Laporan

B. Dokumen

C. Kesaksian

D. Penanggungjawab

E. Pelaksana

Jawaban: B

Pembahasan: (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 12

 

27. Ketika menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional?

A. Menunda semua layanan hingga keadaan normal kembali
B. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan
C. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa memberikan arahan
D. Menghentikan operasional tanpa pemberitahuan kepada masyarakat

Jawaban: B

 

28. Salah satu soal penata layanan operasional PPPK, yaitu penata layanan operasional PPPK diharapkan mampu mengelola anggaran secara efisien. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat merencanakan anggaran operasional?

A. Menyusun daftar pengeluaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan instansi
B. Memeriksa kebutuhan operasional dan menentukan prioritas pengeluaran
C. Menggunakan anggaran sebelumnya sebagai patokan tanpa peninjauan ulang
D. Mengalokasikan dana secara merata tanpa melihat prioritas

Jawaban: B

29. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang...

A. Hasil memuaskan

B. Rapi

C. Teratur

D. Cepat dan tuntas

E. Disiplin

 

Jawaban: D

Pembahasan: Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 37

30. Jika terdapat keterlambatan dalam penyediaan logistik penting untuk kegiatan operasional, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional?

A. Menghentikan semua kegiatan operasional hingga logistik tersedia
B. Mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan logistik sementara
C. Menunggu hingga logistik datang tanpa mengambil tindakan
D. Mengalihkan tanggung jawab logistik kepada pihak lain

Jawaban: B

31. Salah satu kompetensi utama seorang penata layanan operasional adalah keterampilan analitis. Mengapa keterampilan ini penting?

A. Untuk bisa menunda pekerjaan yang dianggap tidak penting
B. Untuk membantu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid
C. Untuk menghindari pekerjaan teknis dan fokus pada tugas administratif
D. Untuk menilai kinerja pegawai tanpa menggunakan data apapun

Jawaban: B

32. Seorang penata layanan operasional sering kali terlibat dalam penyusunan laporan kinerja. Mengapa laporan ini penting?

A. Untuk memeriksa apakah ada kesalahan yang dapat ditutupi
B. Untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan merumuskan perbaikan operasional
C. Untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan sudah selesai tanpa memeriksa kualitas
D. Untuk menambah volume pekerjaan pegawai di masa mendatang

Jawaban: B

33. Apa peran penata layanan operasional dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang?

A. Hanya menyusun anggaran tahunan tanpa memikirkan jangka panjang
B. Berkoordinasi dengan atasan dan menyusun anggaran yang berkelanjutan
C. Mengurangi anggaran secara drastis untuk semua kegiatan operasional
D. Menyerahkan seluruh tanggung jawab anggaran kepada divisi keuangan

Jawaban: B

34. Apa yang menjadi perhatian utama seorang penata layanan operasional dalam pengelolaan infrastruktur operasional?

A. Meningkatkan penggunaan teknologi tanpa memperhatikan kesiapan pengguna
B. Menjamin bahwa semua fasilitas dan perangkat operasional selalu dalam kondisi baik
C. Mengurangi biaya perawatan fasilitas meskipun kualitasnya menurun
D. Membeli infrastruktur baru setiap kali ada kerusakan kecil

Jawaban: B

 

35. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana layanan operasional melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan...

 A. Kerugian

B. Permasalahan

C. Perselisihan

D. Pertengakaran

E. Kesalahpahaman

Jawaban: A

36. Jika ada perbedaan pendapat antara dua departemen terkait prosedur operasional, apa langkah terbaik yang diambil penata layanan operasional?

A. Membiarkan kedua departemen menyelesaikan masalah sendiri
B. Mengambil inisiatif untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi bersama
C. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan departemen terkait
D. Mengabaikan konflik dan tetap melaksanakan prosedur yang ada

Jawaban: B

37. Penata layanan operasional harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah. Mengapa hal ini penting?

A. Agar bisa melanggar regulasi jika diperlukan
B. Agar dapat menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
C. Untuk mempersulit proses kerja pegawai lain
D. Untuk menetapkan regulasi baru tanpa melibatkan atasan

Jawaban: B

38. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan layanan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah disebut dengan...

a. Dana Alokasi

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

d. Dana Bagi Hasil

e. Dana Internal

Jawaban: C

Pembahasan: Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

 

39. Penyelenggaraan layanan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah&dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945, disebut dengan ..

a. Instansi Pemerintah

b. Instansi Pusat

c. Pemerintah Daerah

d. Pemerintahan Daerah

e. Instansi Vertikal

 

Jawaban: D

Pembahasan: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

 

40. Pembahasan: Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 51

Dalam menghadapi keluhan dari masyarakat terkait layanan publik, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional?

A. Mengabaikan keluhan jika tidak terlalu serius
B. Mendengarkan keluhan, mencari solusi, dan memberikan umpan balik yang jelas
C. Menyerahkan keluhan tersebut kepada bagian lain tanpa menindaklanjuti
D. Meminta masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan secara langsung

Jawaban: B

Bantu Like and Koment ya