BELAJAR SOAL-SOAL PPPK TERBARU KEMENAG PENATA LAYANAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PART 3
- Get link
- X
- Other Apps
SOAL PPPK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 2024
26. Terkait dengan
pengaduannya dari penyelenggara dan pelaksana layanan operasional untuk
mendukung pembuktian maka membutuhkan
A. Laporan
B. Dokumen
C. Kesaksian
D. Penanggungjawab
E. Pelaksana
Jawaban: B
Pembahasan: (2)
Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari
penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pasal 12
27. Ketika menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik, apa
yang harus dilakukan penata layanan operasional?
A. Menunda semua layanan hingga keadaan normal
kembali
B. Mencari solusi sementara dan memastikan
layanan publik tetap berjalan
C. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain
tanpa memberikan arahan
D. Menghentikan operasional tanpa pemberitahuan
kepada masyarakat
Jawaban: B
28. Salah satu soal penata layanan operasional PPPK, yaitu penata layanan operasional
PPPK diharapkan mampu mengelola anggaran secara efisien. Apa langkah
pertama yang harus dilakukan saat merencanakan anggaran operasional?
A. Menyusun daftar pengeluaran tanpa
mempertimbangkan kebutuhan instansi
B. Memeriksa kebutuhan operasional dan
menentukan prioritas pengeluaran
C. Menggunakan anggaran sebelumnya sebagai
patokan tanpa peninjauan ulang
D. Mengalokasikan dana secara merata tanpa
melihat prioritas
Jawaban: B
29. Penyelenggara
berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan
dengan mengedepankan asas penyelesaian yang...
A. Hasil memuaskan
B. Rapi
C. Teratur
D. Cepat dan tuntas
E. Disiplin
Jawaban: D
Pembahasan: Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 37
30. Jika
terdapat keterlambatan dalam penyediaan logistik penting untuk kegiatan
operasional, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional?
A. Menghentikan semua kegiatan operasional
hingga logistik tersedia
B. Mencari solusi alternatif untuk memenuhi
kebutuhan logistik sementara
C. Menunggu hingga logistik datang tanpa
mengambil tindakan
D. Mengalihkan tanggung jawab logistik kepada
pihak lain
Jawaban: B
31. Salah satu
kompetensi utama seorang penata layanan operasional adalah keterampilan
analitis. Mengapa keterampilan ini penting?
A. Untuk bisa menunda pekerjaan yang dianggap
tidak penting
B. Untuk membantu menganalisis data dan membuat
keputusan berdasarkan informasi yang valid
C. Untuk menghindari pekerjaan teknis dan fokus
pada tugas administratif
D. Untuk menilai kinerja pegawai tanpa
menggunakan data apapun
Jawaban: B
32. Seorang
penata layanan operasional sering kali terlibat dalam penyusunan laporan
kinerja. Mengapa laporan ini penting?
A. Untuk memeriksa apakah ada kesalahan yang
dapat ditutupi
B. Untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan
merumuskan perbaikan operasional
C. Untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan sudah
selesai tanpa memeriksa kualitas
D. Untuk menambah volume pekerjaan pegawai di
masa mendatang
Jawaban: B
33. Apa peran
penata layanan operasional dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang?
A. Hanya menyusun anggaran tahunan tanpa
memikirkan jangka panjang
B. Berkoordinasi dengan atasan dan menyusun
anggaran yang berkelanjutan
C. Mengurangi anggaran secara drastis untuk
semua kegiatan operasional
D. Menyerahkan seluruh tanggung jawab anggaran
kepada divisi keuangan
Jawaban: B
34. Apa yang
menjadi perhatian utama seorang penata layanan operasional dalam pengelolaan
infrastruktur operasional?
A. Meningkatkan penggunaan teknologi tanpa
memperhatikan kesiapan pengguna
B. Menjamin bahwa semua fasilitas dan perangkat
operasional selalu dalam kondisi baik
C. Mengurangi biaya perawatan fasilitas meskipun
kualitasnya menurun
D. Membeli infrastruktur baru setiap kali ada
kerusakan kecil
Jawaban: B
35. Masyarakat dapat
menggugat penyelenggara atau pelaksana layanan operasional melalui peradilan
tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan...
A. Kerugian
B. Permasalahan
C. Perselisihan
D. Pertengakaran
E. Kesalahpahaman
Jawaban: A
36. Jika ada perbedaan pendapat antara dua
departemen terkait prosedur operasional, apa langkah terbaik yang diambil
penata layanan operasional?
A. Membiarkan kedua departemen menyelesaikan
masalah sendiri
B. Mengambil inisiatif untuk memfasilitasi
diskusi dan mencari solusi bersama
C. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan
departemen terkait
D. Mengabaikan konflik dan tetap melaksanakan
prosedur yang ada
Jawaban: B
37. Penata layanan operasional harus
memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah. Mengapa hal ini
penting?
A. Agar bisa melanggar regulasi jika diperlukan
B. Agar dapat menjalankan operasional sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
C. Untuk mempersulit proses kerja pegawai lain
D. Untuk menetapkan regulasi baru tanpa
melibatkan atasan
Jawaban: B
38. Dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan layanan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah disebut dengan...
a. Dana Alokasi
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi
Khusus
d. Dana Bagi Hasil
e. Dana Internal
Jawaban: C
Pembahasan: Dana
Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
39. Penyelenggaraan
layanan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah&dewan perwakilan rakyat
daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD
Tahun 1945, disebut dengan ..
a. Instansi
Pemerintah
b. Instansi Pusat
c. Pemerintah Daerah
d. Pemerintahan
Daerah
e. Instansi Vertikal
Jawaban: D
Pembahasan:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.
40. Pembahasan:
Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata
usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang
tata usaha negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik Pasal 51
Dalam menghadapi keluhan dari masyarakat terkait layanan publik, apa yang
harus dilakukan penata layanan operasional?
A. Mengabaikan keluhan jika tidak terlalu serius
B. Mendengarkan keluhan, mencari solusi, dan
memberikan umpan balik yang jelas
C. Menyerahkan keluhan tersebut kepada bagian
lain tanpa menindaklanjuti
D. Meminta masyarakat untuk tidak menyampaikan
keluhan secara langsung
Jawaban: B
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Terimakasih banyak
ReplyDelete