Seger Adzan: Syiar Gerakan Serentak Adzan di Kabupaten Aceh Tengah Resmi Diluncurkan

Image
  Seger Adzan:  Syiar Gerakan Serentak Adzan di Kabupaten Aceh Tengah Resmi Diluncurkan Takengon  – Program unggulan  Seger Adzan  (Syiar Gerakan Serentak Adzan)  Klik ini  resmi diluncurkan oleh Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, bersama Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Acara perdana ini diselenggarakan di Aula Masjid Agung Ruhama' Takengon pada malam penuh keberkahan, yang sekaligus menjadi momen silaturahmi bersama masyarakat dan tokoh agama. Drs. H. Hamdan, MA, selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon yang baru saja dikukuhkan, turut menyambut hangat program ini. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa  Seger Adzan  adalah langkah penting untuk memperkuat syiar Islam, yang dimulai dari pusat peradaban umat, yaitu masjid. Dalam kesempatan tersebut, Bupati terpilih Drs. Haili Yoga, M.Si menyampaikan apresiasi yang mendalam atas partisipasi dan dukungan masyarakat. Lihat Vedio Lengkapnya “Saya sang...

BELAJAR SOAL-SOAL PPPK TERBARU KEMENAG PENATA LAYANAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PART 5

SOAL PPPK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 2024

SOAL PPPK TERBARU 2024-2025

56. Ketika melakukan evaluasi program layanan publik, pendekatan mana yang paling efektif untuk melibatkan masyarakat?

A. Mengadakan rapat tertutup

B. Melakukan survei online

C. Hanya mengandalkan laporan dari pegawai

D. Mengabaikan pendapat masyarakat

E. Menetapkan batasan pada partisipasi masyarakat


Jawaban: B 

Pembahasan: Survei online memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan dapat mengumpulkan data yang beragam. 


57. Jika terjadi perubahan kebijakan yang berdampak pada layanan publik, langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer layanan? 

A. Mengabaikan perubahan tersebut 

B. Mengomunikasikan perubahan kepada semua pihak terkait

C. Mengubah semua prosedur tanpa analisis D. Meningkatkan biaya layanan

E. Menyembunyikan informasi dari masyarakat

Jawaban: B 

Pembahasaan Mengomunikasikan perubahan kepada semua pihak terkait penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan. 


58. Dalam upaya meningkatkan layanan publik, inovasi apa yang seharusnya menjadi prioritas utama? 

A. Teknologi yang mengurangi interaksi dengan masyarakat 

B. Sistem pelayanan yang berbasis digital dan ramah pengguna 

C. Menambah jumlah pegawai tanpa analisis kebutuhan 

D. Memfokuskan pada peningkatan anggaran 

E. Mengurangi kualitas layanan untuk menghemat biaya  


Jawaban: B 

Pembahasan: Sistem pelayanan berbasis digital dan ramah pengguna dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. 


59. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik antara pegawai dalam tim layanan publik? 

A. Menghindari konflik dan tidak melakukan apa-apa

B. Menggunakan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan masalah 

C. Mengabaikan pendapat semua pihak 

D. Memecat salah satu pegawai 

E. Mengurangi jumlah tugas pegawai Kunci 


Jawaban: B

Pembahasan: Pendekatan mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan adil dan memperkuat kerjasama tim. 


60. Jika ada masalah dalam layanan yang disediakan, apa yang harus dilakukan oleh pegawai untuk menanggapi keluhan masyarakat? 

A. Mengabaikan keluhan tersebut 

B. Menerima keluhan dengan empati dan mencari solusi 

C. Menyalahkan pihak lain 

D. Memberikan informasi yang salah 

E. Mengancam masyarakat yang mengeluh

Jawaban: B 

Pembahasan: Menerima keluhan dengan empati dan mencari solusi adalah cara yang tepat untuk menanggapi dan memperbaiki layanan. 


61. Bagaimana cara menganalisis dampak suatu kebijakan publik yang baru diterapkan? 

A. Mengabaikan data yang ada 

B. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk evaluasi

C. Hanya mendengarkan pendapat pegawai

D. Membuat keputusan berdasarkan intuisi

E. Menyimpan data tanpa analisis Kunci 

Jawaban: B 

Pembahasan: Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan.


62. Dalam merancang kebijakan publik, langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut adil bagi semua pihak? 

A. Hanya mempertimbangkan pendapat pemangku kepentingan yang berkuasa

B. Melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perancangan

C. Mengabaikan umpan balik dari masyarakat 

D. Menetapkan kebijakan berdasarkan anggaran yang ada 

E. Menggunakan data historis tanpa konteks saat ini 

Jawaban: B 

Pembahasan: Melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perancangan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adil dan mewakili kepentingan semua pihak. 


63. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengelolaan dana publik?

A. Meningkatkan pengawasan dan transparansi 

B. Mengurangi jumlah laporan keuangan 

C. Mengabaikan audit internal 

D. Mengurangi pelatihan pegawai 

E. Menghindari interaksi dengan masyarakat 

Jawaban: A

Pembahasan: Meningkatkan pengawasan dan transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana publik. 


64. Ketika melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, apa yang harus menjadi fokus utama? 

A. Hanya melihat hasil akhir 

B. Menilai proses pelaksanaan dan dampaknya 

C. Mengandalkan pendapat satu pihak saja 

D. Menghindari evaluasi untuk menghindari kritik

E. Mengabaikan umpan balik masyarakat 


Jawaban: B 

Pembahasan: Menilai proses pelaksanaan dan dampak kebijakan memberikan wawasan yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. 


65. Apa yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan kebijakan publik? 

A. Menciptakan kebijakan yang kompleks 

B. Menyusun kebijakan tanpa data yang cukup 

C. Mengabaikan perspektif masyarakat 

D. Menghindari kolaborasi dengan pemangku kepentingan

E. Semua benar 


Jawaban: E 

Pembahasan: Semua faktor tersebut dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif.


67. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa kebijakan publik diterima oleh masyarakat? 

A. Melakukan sosialisasi yang intensif dan melibatkan masyarakat 

B. Mengabaikan kritik masyarakat

C. Menetapkan aturan tanpa penjelasan 

D. Menghindari komunikasi dengan media  

E. Hanya mengandalkan pengumuman resmi 


Jawaban: A 

Pembahasan: Sosialisasi yang intensif dan melibatkan masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan. 


68. Dalam menyusun anggaran untuk program layanan publik, faktor apa yang harus dipertimbangkan? 

A. Hanya biaya yang dikeluarkan 

B. Kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia 

C. Pendapat pegawai saja 

D. Keuntungan politik 

E. Hanya data masa lalu 


Jawaban: B 

Pembahasan: Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia akan memastikan anggaran yang efektif dan tepat guna. 


68. Mengapa analisis kebijakan publik perlu melibatkan data yang valid dan relevan? 

A. Untuk membuat laporan yang panjang 

B. Agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan 

C. Untuk membuktikan pendapat pribadi

D. Agar terhindar dari audit

E. Untuk menyenangkan pihak tertentu 


Jawaban: B 

Pembahasan: Data yang valid dan relevan adalah dasar untuk membuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan efektif. 


69. Jika masyarakat mengeluh tentang layanan publik yang tidak efisien, langkah pertama yang harus diambil adalah? 

A. Mengabaikan keluhan 

B. Mengumpulkan data dan melakukan analisis 

C. Menghukum pegawai yang bersangkutan d. Mengubah semua prosedur layanan 

E. Meningkatkan biaya layanan  


Jawaban: B 

Pembahasan: Mengumpulkan data dan melakukan analisis akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi. 


70. Dalam konteks kebijakan publik, apa arti dari keberlanjutan? 

A. Kebijakan yang dapat diterapkan secara terus menerus tanpa perubahan

B. Kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan 

C. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang 

D. Kebijakan yang hanya diterapkan untuk jangka pendek 

E. Kebijakan yang tidak perlu dievaluasi 


Jawaban: B 

Pembahasan: Keberlanjutan dalam kebijakan publik berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. 


71. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? 

A. Menyembunyikan informasi yang relevan 

B. Menggunakan media sosial dan forum diskusi

C. Menghindari dialog dengan masyarakat 

D. Hanya mendengarkan pendapat elit 

E. Menetapkan batasan partisipasi


Jawaban: B 

Pembahasan: Menggunakan media sosial dan forum diskusi memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 


72. Mengapa penting untuk mengevaluasi program layanan publik setelah dilaksanakan? 

A. Untuk menghukum pegawai yang tidak bekerja dengan baik 

B. Untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan 

C. Untuk mengabaikan kritik masyarakat 

D. Untuk memperpanjang durasi program 

E. Untuk menyusun laporan panjang 


Jawaban: B 

Pembahasan: Evaluasi program membantu dalam menentukan langkah selanjutnya yang paling tepat berdasarkan hasil yang dicapai.


73. Apa yang seharusnya dilakukan ketika sebuah kebijakan publik tidak berjalan sesuai rencana? 

A. Mengabaikan masalah 

B. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan melakukan penyesuaian 

C. Memecat semua pegawai yang terlibat 

D. Menghentikan program tanpa evaluasi 

E. Mengubah kebijakan sepenuhnya tanpa data


Jawaban: B 

Pembahasan: Menganalisis penyebab dan melakukan penyesuaian adalah cara yang lebih efektif untuk memperbaiki kebijakan.


74. Apa yang harus dipertimbangkan ketika menyusun rencana kebijakan untuk daerah terpencil? 

A. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur 

B. Hanya pendapat pemimpin daerah 

C. Mengabaikan kebutuhan lokal 

D. Menetapkan kebijakan berdasarkan daerah perkotaan 

E. Hanya mengandalkan data historis 


 Jawaban: A 

Pembahasan: Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur adalah faktor penting dalam menyusun rencana kebijakan untuk daerah terpencil. 


75. Ketika mendesain program pelatihan untuk pegawai, hal apa yang harus menjadi fokus utama? 

A. Hanya meningkatkan jumlah pegawai

B. Memastikan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tugas pegawai 

C. Mengabaikan umpan balik pegawai 

D. Menyusun program pelatihan tanpa analisis 

E. Mengurangi biaya pelatihan 


Jawaban: B 

Pembahasan: Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas pegawai akan meningkatkan kinerja dan efektivitas layanan.


Like, Komen dan share untuk teman2 yang lain.




Comments

Popular posts from this blog

BELAJAR SOAL-SOAL PPPK KEMENAG PENATA LAYANAN OPERASIONAL

PROGRAM SAFA MAGRIB KEMENAG ACEH TENGAH

BELAJAR SOAL-SOAL PPPK TERBARU KEMENAG PENATA LAYANAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI